Ngkiong.com – Situasi yang terjadi hampir sepekan terakhir di berbagai daerah terutama di kabupaten Manggarai, sejak hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah di Indonesia lebih khusus wilayah Manggarai pada Kamis, 28 Januari 2021 yang lalu, mengakibatkan berbagai bencana dan kerusakan antara lain; tanah longsor, banjir, banjir bandang, tanah retak, dan sebagainya. Situasi ini menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Misalnya, banjir di beberapa tempat yang telah menghancurkan tanaman padi berhektar-hektar, tanah longsor mengakibatkan kerusakan jalan dan infrastuktur vital lainnya. Banjir juga telah mengakibatkan rumah hancur, matinya hewan ternak, dan dampak lain yang saat ini jumlah kerugiannya belum dilaporkan secara rinci.
Fenomena alam ini bukan pertama kali terjadi di daerah ini. Tahun 2007 misalnya, kejadian tanah longsor di Gapong telah menelan korban jiwa dan kerugian materi yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu dilaporkan korban tewas dan hilang sebanyak 40 orang. (Baca: https://m.antaranews.com/berita/54864/longsor-manggarai-29-jenazah-ditemukan-47-hilang)
Berdasarkan data BPS Provinsi NTT di tahun 2018 tercatat telah terjadi tanah longsor sebanyak 78 titik, banjir 23, banjir bandang satu, gempa bumi sembilan, gelombang pasang laut dua, angin puting beliung/topan 82, kebakaran hutan tiga, kekeringan 58, dan tidak ada bencana sebanyak 36 titik. ( Baca:https://ntt.bps.go.id/indicator/155/706/1/jenis-bencana-alam.html)
Situasi yang terjadi sepertinya mengingatkan kita bahwa, kondisi alam kita tidak sedang baik-baik saja. Sudah terjadi kerusakan pada hutan kita, pohon-pohon penyangga air hujan sepertinya sudah banyak yang hilang. Kawasan hutan yang terbentang di dalamnya lebih banyak ditumbuhi rumput ilalang, banyak pohon ditebang untuk keperluan masyarakat. Bahkan pohon yang belum layak pun ditebang tanpa pilah-pilih.
Baca Juga:Ayah: Sang Penikmat Sejati Kehidupan
Masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai perambah hutan seperti tanpa memiliki perhatian serius dari pemerintah. Kalaupun ada intervensi pemerintah sepertinya belum menggambarkan hasil yang signifikan. Atau jika bisa dibilang program-program pemberdayaan masyarakat belum komprehensif. Kondisi di atas juga diperparah dengan minimnya partisipasi masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga hutan dan alam di wilayah masing-masing.
Kecenderungan masyarakat kita saat ini adalah bersikap apatis dengan segala kondisi yang terjadi. Kerja gotong royong membersihkan lingkungan perlahan mulai hilang. Sampah rumah tangga yang dibuang di sembarang tempat menjadi fenomena baru yang terjadi saat ini, bahkan dianggap hal wajar. Sebagian hutan kita menjadi tempat pembuangan sampah oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.
Perusahan-perusahan pengelola air mineral yang bermunculan di Manggarai menambah situasi pelik kondisi saat ini. Perusahan ini ada yang dibangun langsung di bawah kaki gunung yang melakukan pengeboran air tanah yang mungkin kalau ditelusuri ada kaitannya dengan penurunan debit air yang menyebabkan keluhan masyarakat dengan seringnya air PDAM mengalami macet di wilayah kota Ruteng.
Perusahan-perusahan ini juga tak pernah terdengar melakukan aktivitas reboisasi, atau kegiatan lain yang ada hubungannya dengan usaha penyelamatan lingkungan. Perusahan-perusahan yang ada di wilayah Manggarai sedikit saja yang menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalaupun ada datanya tak pernah dipublikasikan.
Baca Juga:Titik Terendah
Komunitas masyarakat pecinta alam yang minim di Manggarai menegaskan bahwa isu lingkungan bukan menjadi prioritas utama dari masyarakat saat ini. Sekolah dan kampus sebagai sebuah lembaga pendidikan sepertinya terlalu sibuk dengan orientasi tuntutan kurikulum yang menyebabkan masalah lingkungan ini hanya menjadi bahan diskusi tanpa diikuti dengan gerakan nyata sebagai upaya penyadaran masyarakat, serta mempersiapkan masyarakat masa depan Manggarai yang memilik sikap dan prilaku mencintai lingkungan.
Sebagai tambahan dari data tahun 2020 tercatat bencana alam di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung). Bencana serupa sudah diprediksi akan menjadi dominasi di tahun 2021 ini dan tahun-tahun yang akan datang. (Baca: https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-mendominasi)
Melihat berbagai permasalahan yang terjadi saat ini, harus menjadi pijakan untuk menyusun program penyelamatan lingkungan masa saat ini maupun masa yang akan datang, jika tidak ingin peristiwa-peristiwa di atas akan terjadi lagi di waktu yang akan datang dan bahkan bisa dengan skala yang lebih besar.
Dengan demikian, penulis akan memeberikan beberapa tawaran solusi.
Pertama, Sekolah (SD-SMA/SMK)
Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai melalui dinas pendidikan hendaknya melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan satu hari setiap bulan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Pada kegiatan PKM ini jenis kegiatannya berbagai macam misalnya pembersihan sampah di wilayah di mana sekolah tersebut ada dengan cakupan yang lebih luas yaitu mencakup wilayah desa/kelurahan. Melaksanakan reboisasi di hutan, pantai, dan tanah pemerintah atau kegiatan-kegiatan yang memiliki manfaat langsung terhadap upaya penyelamatan lingkungan.
Kegiatan ini juga sebagai bentuk upaya penyadaran bagi peserta didik agar kelak siap menjadi anggota masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak menjadi masyarakat perambah hutan. Sehingga kerja-kerja pemerintah akan lebih mudah dengan pelibatan sekolah dalam penanganan berbagai permasalahan terutama dalam konteks ini adalah upaya penyelamatan lingkungan.
Program ini juga harus dirancang secara menyeluruh tentang cakupan wilayah, kegiatan, hasil dan pelaporannya harus menjadi satu kesatuan dengan kegiatan inti sekolah yang biasa dilaporkan sekolah-sekolah ke dinas pendidikan.
Dalam konteks ini, kita mengabil pola yang diterapkan di perguruan tinggi yaitu Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan & Pengajaran, Penelitian & Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Pendekatan-pedekatan pembelajaran saat ini harus mampu membiasakan peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam berbagai upaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan terjadwalnya program pengabdian kepada masyarakat oleh lembaga pendidikan di tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.
Sebagai gambaran tentang tawaran ini, saya selaku guru BK di SMPN 1 Satar Mese, Kabupaten Manggarai telah menawarkan dan melaksakan program PKM dengan melibatkan peserta didik dalam upaya memungut sampah plastik di lima titik di empat desa di kecamatan Satar Mese. Banyak hal yang dirasakan dengan kegiatan ini. Meskipun belum memberikan dampak yang signifikan setidaknya jika kegiatan semacam ini terus digalakkan secara berkesinambungan dengan pelibatan orang dengan jumlah yang banyak. Maka, bisa dipastikan akan ada pola baru yang akan berlaku pada masyarakat kita. Saatnya peserta didik harus dijadikan agen perubahan untuk sebuah kemajuan.
Program PKM ini adalah bentuk kampanye kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan tempat tinggal dengan membuang sampah pada tempatnya.
Baca Juga:Belajar Loyalitas dari Kons Mbete
Kedua, Dinas Kehutanan
Dinas kehutanan yang memiliki fungsi dan tugas yang melekat di dalamnya harus mampu melakukan beberapa pendekatan untuk merumuskan arah kebijakan di bidang kehutanan. Misalnya mendata secara akurat masyarakat yang masih melakukan perambahan hutan sebagai mata pencarian. Data tersebut digunakan untuk merumuskan kebijakan dan program yang relevan dan berkesinambungan agar masyarakat tersebut diberdayakan dalam setiap program pemerintah atau dinas terkait. Kelompok masyarakat ini diberi pelatihan untuk menjadi penangkar benih atau pohon yang hasilnya akan diambil oleh dinas terkait dalam mewujudkan reboisasi atau kegiatan sejenisnya.
Selain melaksakan edukasi jajaran dinas kehutanan harus menunjukkan ketegasan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang kehutanan. Agar kerusakan hutan saat ini tidak semakin parah.
Ketiga, Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah diharapkan melalui berbagai dinas terkait diharapkan untuk melakukan peninjauan kembali tentang perusahan-perusahan yang berada dan beroperasi di Manggarai. Mengajak partisipasi mereka untuk menggalakkan upaya penyelamatan lingkungan dengan melihat manajemen pengolahan sampah yang mereka terapkan.
Mengajak perusahaan-perusahaan ini untuk secara nyata mendukung kegiatan-kegiatan penyelamatan lingkungan dengan kegiatan CSR. Menertibkan kembali para pelaku usaha kecil menengah (warung makan, kios, toko, PKL, pedagang keliling, dan pedagang di pasar) untuk mengikuti setiap prosedur yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengendalian sampah sebagai bentuk tindakan penyelamatan terhadap lingkungan, jika tidak ingin izin usahanya dicabut.
Baca Juga:Belajar Berdemokrasi dari Hikayat Penguin Karya Anatole France
Keempat, Penegak Hukum
Setelah upaya-upaya edukasi dan penyadaran kepada masyarakat dilakukan pemerintah dan seluruh stakeholder telah dilaksanakan, maka tugas penegakan hukum untuk menindak dengan tegas masyarakat, perusahaan atau kelompok UKM yang tidak mematuhi setiap aturan hukum dalam bidang perlindungan dan penyelamatan lingkungan. Upaya ini dilaksanakan sebagai langkah terakhir untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan di bidang lingkungan.
Hanya dengan upaya bersama perubahan itu akan nyata. Semoga!!!*
Oleh: Maksimus Edon, Penulis Adalah Guru BK di SMPN 1 Satar Mese