Pelecehan Seksual di Kampus dan Urgensi Permendikbud No 30 Tahun 2021

Pelecehan Seksual di Kampus dan  Urgensi Permendikbud No 30 Tahun 2021
Kredit Foto: Ilustrasi Team Ngkiong.com

Ngkiong.com-Seperti biasa, tiap bangun pagi ketika menyalakan data seluler pada android, notifikasi Kompas.id selalu muncul pertama. Selain melihat Headline News,  juga mengunjungi rubrik opini, sesekali membaca ulang cerpen Kompas yang terbit setiap hari minggu. Pada  rubrik opini Kompas edisi 11 November 2021, saya membaca tulisan yang berjudul ‘Predator Seksual di Kampus’ yang ditulis oleh Sulistyowati Irianto.

Dalam tulisan itu, penulis membahas isu kekerasan seksual yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik dan dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswinya di Universitas Riau mencuat ke publik. Setelah membaca tulisan tersebut, dalam benak saya pun muncul pikiran untuk membuat catatan sederhana berkaitan dengan kasus pelecehan seksual di kampus.

Kampus yang selama ini dikenal sebagai lembaga yang sangat dihormati oleh masyarakat ternyata menyembunyikan kejahatan yang luar biasa, yaitu pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Kasus kekerasan seksual sering terjadi bahkan bak lokalisasi privat. Namun selalu ditutup rapat, supaya tidak diketahui oleh khayalak. Dalam banyak kasus, pelaku pada umumnya merupakan dosen pengajar, pembimbing akademik, dosen bimbingan skripsi, tesis, atau disertasi bahkan guru besar.

Hal yang menarik dalam ulasan Sulistyowati Irianto ialah berkaitan dengan pelaku kekerasan yang tidak pernah dihukum, bahkan tidak pernah kasus kekerasan seperti itu sampai ke meja hijau. Hal ini menandakan kekerasan seksual di kampus sangat tertutup bahkan kasus seperti itu terkesan dibiarkan tumbuh subur di lingkungan kampus.

Baca juga: Lalong Liba; Kenangan, Pertarungan, dan Air Mata

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, mengapa pada kasus-kasus kekerasan seksual di kampus, pelakunya tidak pernah dihukum? Karena kasus pelecehan seksual di kampus secara umum tidak ada instrumen hukum yang mengaturnya. Jawabannya sangat mencengangkan bagi saya dan mungkin bagi pembaca juga.

Data survei Jakarta Pos tahun 2019, kekerasan seksual di kampus menunjukkan 96 persen korbannya adalah mahasiswi. Pelakunya bersembunyi di balik statusnya sebagai dosen. Salah satu hal yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah mengapa korban melapor setelah kasusnya lama terjadi bahkan banyak korban yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin saja takut nilainya rendah, mengulang mata kuliah yang sama, atau bisa saja korban diancam dan diintimidasi, ini hanya dugaan saya saja.

Pada Tahun 2019 Vice Indonesia berkolaborasi dengan Tirto.id melakukan testimoni melalui formulir yang disebar ke publik yang dibagikan melalui media sosial. Dari hasil testimoni tersebut setidaknya terdapat 174 kasus di 79 kampus di 29 provinsi. Dari data tersebut didapati bahwa sebagaian besar pelakunya merupakan dosen pengajar, mahasiswa, staf, tokoh agama, dokter di klinik kampus, dan lain sebagainya.

Komnas Perempuan, per 20 Oktober 2020 menyatakan 27 persen aduan kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi dalam kurun waktu 2015-2020. Kemudian berikutnya survei dari Direktorat Jenderal Kemendikbudristek (2020) mencatat 77 persen kekerasan seksual terjadi di kampus, 63 persen tidak melaporkan.

Baca juga: Habitus Bully dan Solusi Permasalahan yang Harus Ditempuh

Urgensi Permendikbud No 30 Tahun 2021

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang luar biasa, karena merendahkan martabat seseorang. Selain itu bisa saja menghilangkan nyawa, cacat, trauma dan lain sebagainya.

Miris ketika kasus kekerasan seksual justru banyak datang dari lingkungan akademik seperti kampus. Lingkungan akademik yang hampir semua lapisan masyarakat sangat menghormatinya dan mereka yang ada di dalamnya memiliki pengetahuan yang baik.

Merespon masifnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, Mendikbudristek Nadiem Makarim menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dalam peraturan tersebut, mengatur beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik. Sehingga kasus selama ini sering kali tidak tertangani (baca permendikbud no 30 tahun 2021).

Lalu apa urgensinya? Seperti yang dijelaskan di atas bahwa Permendikbud No 30 ini diterbitkan sebagai upaya pencegahan dan menertibkan pelaku-pelaku kekerasan seksual yang selama ini selalu berlindung di balik topeng profesi yang digeluti. Selain itu, memang selama ini belum ada instrumen hukum yang jelas bagi pelaku kekerasan seksual di kampus, sehingga korban (mahasiswi) agak sulit untuk melaporkan pelaku.

Baca juga: Kentut-kentut Orang Idealis Bagian Keempat

Menurut saya ada beberapa pokok pikiran mengapa kita mendukung Permendikbud penting dan harus didukung? Meskipun ada beberapa poin di dalamnya sangat kontroversi karena dinilai melegalkan kekerasan seksual di kampus. Tetapi kalau dicermati baik, sebetulnya tidak.

Adapun beberapa pokok pikiran tersebut diantaranya: pertama, penerbitan Permendikbud merupakan langkah konkret dan progresif pemerintah untuk menekan bertambahnya kekerasan seksual di lingkungan kampus yang selama ini marak terjadi dan masif. Kedua, Permendikbud bagian dari perhatian pemerintah terhadap mahasiswa dan masyarakat yang mengirim anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Ketiga, menciptakan suasana kampus yang nyaman untuk belajar bagi mahasiswa tanpa ada kekerasan seksual. Keempat, Permendikbud No 30 tahun 2021 ini bisa jadi payung hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen pengajar, staf, dan para pekerja di kampus lainnya.

Hemat saya langkah yang diambil oleh Nadiem Makarim sudah tepat. Tinggal bagaimana penerapannya di lingkungan kampus supaya mahasiswa tidak hanya merdeka belajar, tetapi merdeka juga dari cengkraman para predator seksual di kampus.

Tentu kita perlu mengapresiasi dengan terbitnya permendikbud ini sebagai salah satu upaya pemberantasan bahaya kejahatan kemanusiaan (kekerasan seksual). Semoga dengan adanya peraturan ini dapat menumbuhkan rasa keberanian dalam diri masing-masing mahasiswa/i untuk melaporkan kejahatan seksual. Hanya dengan cara itu tabiat buruk yang bersemayam dalam diri manusia dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.*

Penulis: Juito Ndasung, Redaktur Ngkiong

Bagikan Artikel ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Google Analytics Stats

generated by GAINWP